Making the Most of Sex Work


This is what I’m working on for six months with Kay Thi in Yangon, as first envisaged.
Versi dalam bahasa Indonesia di bawah [Indonesian version underneath]

APNSW [the Asia Pacific Network of Sex Workers] has received funding from the Dutch SUSO II project, via NSWP, to write up a Southeast Asian component of what will eventually be a global advocacy resource on sex workers’ ‘economic empowerment’. The original ‘Stepping Up Stepping Out’ project used TOP Myanmar and Bandungwangi in Java as studies. Kay Thi Win from Yangon, Myanmar and myself Dr Aly Murray in Sydney are the project officers, and the working title is, ‘MAKING THE MOST OF SEX WORK’. Tapnsw Advocacyhis research will entail working with a steering committee and APNSW members to identify: –

1. at least 6 ‘good practice’ examples of sex worker projects, with 2 of them to be intensively studied. –

2. at the same time we will identify several ‘bad practice’ examples, usually involving ‘rescue and rehabilitation’, where sex workers are expected to retrain into other occupations. With the focus on ‘economic’ empowerment, we need to document actual incomes in the sex industry and the alternatives, showing that sex workers can expect to earn significantly more money [probably at least 30 times more] than those in the garment industry, other factory work, and other entertainment-based work. This may not be the original aim of ‘Stepping Up, Stepping Out’ funding, therefore rigorous documentation is going to be very important in changing the focus, and ultimately deconstructing the philosophy of feminist and Christian NGOs whose ideology is based on value-laden beliefs about monogamy, heterosexuality, and male privilege, that are not directly related to the ‘economics’ of sex work, as work. In brief, the assumptions to be challenged are that: –          ‘Sex work is not legitimate work‘, because of:

  • The moral taboos about sex found in some traditions and religions, [but not generally enforced in modern states];
  • The feminist argument that it is a reflection of patriarchal dominance over women. [However, since sex work in essence involves the exchange of sexual services for cash or kind, it is not specific to gender].

–          ‘Anything else is preferable’:

this notion is used to support the idea that force and coercion are involved, for instance in ‘trafficking’. These assumptions are behind anti-trafficking organisations, who often conflate trafficking with sex work in general, and who then set out to ‘rescue’ sex workers. By disproving their justification, we can argue that trying to deny sex workers their livelihood and support of dependents, is actually an affront to basic human rights.

Queer theory can form a bridging discourse linking:

– Sex workers moving from marginalised geographical areas to urban work locations; and

– Sex workers who are socially marginalised as gay, trans*, drug users, and others identified as ‘other’, transcending the stigma and hierarchies that exclude them from alternative work.

If we assume that sex work carries a level of stigma across all societies, whereby those who undertake it are also aware of a degree of ‘othering’, this bridging discourse covers sex workers in high income countries as well as low and middle income. The figures on earnings and the theoretical backgrounding paper are expected to show that [much like the intention of development aid] sex work essentially involves the flow of money from rich urban centres to poorer communities, including those in marginal areas and across borders and those in urban subcultures. If this is accepted as reasonable, then:

apnsw leaders ‘Good practice’ in working with sex workers should involve:

–          Individual empowerment- in the workplace, in health and safety [including HIV prevention], and control over finances;

–          Community empowerment- sex worker organisations, collectives and unions/union links, banks, education of children: both sex workers’ communities and sexual subcultures, and the communities which send sex workers, such as  villages in Isarn and West Java, where tangible benefits can be documented;

–          Advocacy: in terms of changing laws and ideology [that currently result in stigma and discrimination];

–          ‘Best’ example, being probably from the socialist-leaning state of West Bengal, where sex workers have set up the USHA cooperative bank and many other initiatives through DMSC; includes industry self-regulation in cases of coercion, unwilling and underage workers.

‘Bad’ practice:

–          We will need to document cases where sex workers are prevented from working, whether described as ‘rescue’ or whatever, in terms of the repercussions on individual and dependents, of being deprived of income. –          We will investigate ‘rehabs’ and training centres for ‘life skills’, such as sewing.

–          Finally following up with ex-sex workers with regard to what income they may eventually earn – thereby exposing flaws in Christian/ feminist/ PEPFAR funded projects claiming ‘economic empowerment’ through ‘rescue’, and flaws in their underlying philosophies.

–          ‘Worst’ example: being probably Somaly Mam’s AFESIP rehab centre in Cambodia, which has had so much international recognition. We would like to ask APNSW members to consider these issues and how they might like to contribute. A steering committee of three people will be set up this month to start the process of selecting key organisations, who will then gather information to be discussed at a meeting in Cambodia in early October. Kay Thi and Aly will present the findings at ICAAP in Bangkok in November, and the research will then be reviewed for publication. Meanwhile NSWP will also adopt the findings into a global advocacy tool that will be informed by similar studies in the other global regions.


Indonesian version/ versi Bahasa Indonesia PROYEK APNSW UNTUK ‘ECONOMIC EMPOWERMENT’ [PEMBERDAYAAN EKONOMI] APNSW telah menerima dana dari proyek Belanda SUSO II, melalui NSWP, untuk menulis sebuah komponen Asia Tenggara  yang akhirnya akan menjadi dokumen global untuk advokasi tentang ‘pemberdayaan ekonomi’ dengan pekerja seks. Proyek aslinya, ‘Stepping Up Stepping Out’ [‘Berjejak ke depan, berjejak keluar’], memilih TOP Myanmar dan Bandungwangi di Jawa sebagai studi2. Kay Thi Win dari Yangon, Myanmar dan saya sendiri Dr Aly Murray di Sydney, adalah petugas proyek.

apnsw Advocacy Melakukan hal ini akan memerlukan bekerja dengan komite pengarah dan anggota2 APNSW untuk mengidentifikasikan contoh2 selanjutnya: –          1. paling sedikitnya 6 proyek pekerja seks sebagai ‘praktik yang baik’, dengan 2 dari mereka untuk dipelajari secara intensif. –          2. pada saat yang sama kami akan mengidentifikasikan beberapa contoh2 ‘praktik buruk’: biasanya proyek yang melibatkan ‘penyelamatan dan rehabilitasi’, di mana pekerja seks diharapkan untuk melatih ke pekerjaan lain. Dengan fokus pada pemberdayaan ‘ekonomi’, kita perlu mendokumentasikan pendapatan yang benar di dalam industri seks dan di pekerjaan alternatif, untuk menunjukkan bahwa pekerja seks menerima pendapatan yang jauh lebih tinggi [lebih dari 30 kali lipat] kalau dibandingkan dengan industri pakaian, pekerjaan pabrik lain, dan pekerjaan lain yang termasuk hiburan. Tujuan kami ini mungkin bukan sama dengan tujuan asli dari ‘Stepping Up, Stepping Out’, sehingga dokumentasi yang ketat akan menjadi sangat penting dalam mengubah fokus, dan akhirnya mendekonstruksi filsafat LSM feminis dan Kristen yang ideologinya didasarkan pada keyakinan nilai-sarat [value-laden beliefs] tentang monogami, heteroseksualitas, dan hak istimewa laki-laki, yang tidak berkaitan langsung dengan apa maksudnya ‘ekonomi’ di pekerjaan seks, sebagai pekerjaan. Singkatnya, asumsi untuk ditantang adalah: – Pekerja seks bukanlah pekerjaan yang sah, karena: o tabu2 tentang seks yang ditemukan di beberapa tradisi2 dan agama, padahal dengan umumnya tidak dipaksa di negara-negara modern; o posisi feminis, dimana perkerja seks itu adalah refleksi dari dominasi patriarkal atas perempuan. Akan tetapi, karena pekerjaan seks pada dasarnya melibatkan pertukaran layanan seks untuk uang atau barang, pertukarannya tidak spesifik untuk gender. – Perkerjaan apa saja mesti lebih enak: gagasan ini digunakan untuk mendukung ide bahwa kekuatan dan pemaksaan selalu akan terlibat, misalnya dalam ‘trafficking’. Asumsi2 ini berada di belakang organisasi anti-trafficking [perdagangan manusia], yang sering mencampuradukkan trafficking dengan pekerjaan seks pada umumnya, dan yang kemudian berusaha untuk ‘menyelamatkan’ pekerja seks. Dengan menggugurkan pembenaran mereka, kita dapat mengatakan bahwa dengan mencoba untuk menolak pekerja seks dari penghidupan dan dari mendukung tanggungan mereka, sebenarnya aksi begitu merupakan penghinaan terhadap hak asasi manusia. Teori ‘queer’ dapat membentuk wacana jembatan untuk menghubungkan: – Pekerja seks yang pindah dari daerah terpencil [yang marginal secara geografis] ke lokasi kerja perkotaan, dan – Pekerja seks yang terpinggirkan [marginalised] secara sosial sebagai gay, trans*, pengguna narkoba, dan yang lain yang dianggap ‘lain’, melampaui stigma dan hierarki yang mengecualikan mereka dari pekerjaan alternatif. Jika kita menganggap bahwa pekerjaan seks membawa stigma di seluruh masyarakat, dimana orang-orang yang melakukan pekerjaan tersebut juga menyadari diasingkan [‘othering’], wacana ini dapat meliputi pekerja seks di negara-negara berpenghasilan tinggi serta berpenghasilan rendah dan menengah. Angka-angka pendapatan sama artikel latarbelakang dan teoritis kami diharapkan untuk menunjukkan bahwa [seperti maksud bantuan luar negeri] pekerjaan seks dasarnya melibatkan aliran uang dari pusat-pusat perkotaan yang kaya, kepada kelompok lebih miskin, termasuk di daerah marginal, daerah perbatasan dan di subkultur urban. Jika hal ini diterima sebagai kewajaran, maka: ‘Praktek yang baik’ dalam bekerja dengan pekerja seks akan melibatkan: apnsw leaders – Pemberdayaan masing2 di tempat kerja, dengan kesehatan dan keselamatan [termasuk pencegahan HIV], dan kontrol terhadap keuangan; – Pemberdayaan komunitas: berarti organisasi pekerja seks, kolektif dan serikat, bank2, pendidikan anak-anak. Komunitas2 termasuk komunitas pekerja seks dan subkultur seksual, dan komunitas masyarakat yang mengirimkan pekerja seks, seperti desa-desa di Isarn dan Jawa Barat, di mana manfaat dari kiriman2 dapat didokumentasikan; – Advokasi: dalam hal mengubah hukum dan ideologi [yang saat ini mengakibatkan stigma dan diskriminasi]; – ‘Contoh terbaik’, yang barangkali dari negri sosialis Benggala Barat, di mana pekerja seks telah menyiapkan Usha bank koperasi dan banyak inisiatif lain melalui DMSC, termasuk industri swa-regulasi dalam kasus pemaksaan, dan pekerja2 di bawah umur. ‘Praktek yang buruk’: – Kita akan perlu mendokumentasikan kasus di mana para pekerja seks pernah dicegah dari bekerja, baik digambarkan sebagai ‘penyelamat’ atau apa pun, dengan melihat efek2nya pada individu dan tanggungannya yang dirampas pendapatan. – Selidiki ‘rehabs’ dan pusat pelatihan untuk ‘life skills’, seperti menjahit. – Melanjuti dengan mantan pekerja seks berkaitan dengan berapa pendapatan mereka akhirnya – sehingga mengekspos kelemahan dalam proyek yang didanai Kristen / feminis / PEPFAR dengan klaim2 tentang ‘pemberdayaan ekonomi’, dan juga mengekspos kekurangan dalam filsafat yang mendasarinya. – ‘Contoh terburuk’: barangkali ada pusat rehabilitasinya Somaly Mam di Kamboja, yang telah menerima begitu banyak pengakuan internasional. Kami ingin meminta anggota2 APNSW untuk mempertimbangkan masalah ini dan juga bagaimana mereka mungkin ingin berkontribusi. Sebuah komite pengarah dari tiga orang akan dibentuk bulan ini untuk memulai proses pemilihan organisasi-organisasi kunci, yang kemudian akan mengumpulkan informasi yang akan dibahas pada pertemuan di Kamboja pada awal Oktober. Kay Thi dan Aly akan menmpertunjukkan kesimpulannya kepada ICAAP di Bangkok pada bulan November, dan penelitian kemudian akan ditinjau untuk publikasi. Sementara NSWP juga akan melibatkan penelitian ini di dalam sebuah alat advokasi global yang akan mengumpulkan penelitian serupa dari daerah global lainnya.


Comments are appreciated.

Fill in your details below or click an icon to log in: Logo

You are commenting using your account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )


Connecting to %s